Purbaya Komitmen Perbaiki Reputasi Bea Cukai Dan DJP
Purbaya Komitmen Untuk Memperbaiki Reputasi Dua Institusi Penting Di Sektor Keuangan Negara, Yaitu Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Langkah ini dinilai strategis untuk meningkatkan kepercayaan publik, investor, dan dunia usaha terhadap tata kelola fiskal Indonesia.
Dalam beberapa tahun terakhir, Bea Cukai dan DJP kerap menjadi sorotan publik terkait praktik pelayanan dan pengawasan yang dianggap belum optimal. Masalah klasik seperti perizinan yang berbelit, dugaan praktik pungutan liar, hingga birokrasi yang lambat membuat citra kedua institusi ini menurun. Purbaya menyadari, perbaikan reputasi bukan sekadar soal citra semata, tetapi berkaitan erat dengan efektivitas pengumpulan penerimaan negara dan iklim investasi di Indonesia.
Purbaya Komitmen Kembalikan Reputasi DJP Dan Bea Cukai
“Perbaikan reputasi DJP dan Bea Cukai merupakan prioritas kami. Tidak hanya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, tetapi juga untuk membangun iklim usaha yang lebih transparan dan profesional,” ujar Purbaya dalam sebuah acara resmi beberapa waktu lalu. Ia menekankan, perbaikan ini harus terlihat dari perubahan nyata dalam pelayanan publik, transparansi proses administrasi, dan integritas internal pegawai.
Salah satu langkah yang tengah di jalankan adalah digitalisasi proses administrasi. DJP telah meningkatkan implementasi sistem e-filing, e-bupot, dan e-invoice untuk mempermudah wajib pajak melaporkan dan membayar pajak secara online. Hal ini tidak hanya mempersingkat waktu pelayanan, tetapi juga meminimalkan interaksi langsung yang berpotensi menimbulkan praktik penyimpangan. Di sisi Bea Cukai, sistem automatisasi di pelabuhan dan bandara juga sedang di perluas, termasuk penggunaan teknologi deteksi canggih untuk mempercepat proses pengawasan barang impor dan ekspor.
Selain itu, Purbaya menekankan pentingnya reformasi budaya kerja di kedua institusi. Program-program pelatihan integritas dan etika profesional bagi pegawai menjadi agenda rutin, agar setiap pegawai memiliki pemahaman yang sama tentang pentingnya pelayanan publik yang bersih dan transparan. Pendekatan ini di harapkan tidak hanya meningkatkan citra internal, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat dan dunia usaha.
Dapat Mengembalikan Citra Indonesia
Dalam konteks pengawasan, Purbaya juga menekankan perlunya pendekatan berbasis risiko. Artinya, Bea Cukai dan DJP akan lebih fokus pada potensi risiko pelanggaran besar, di bandingkan menghabiskan sumber daya pada kasus-kasus administratif yang relatif minor. Strategi ini bertujuan agar pengawasan lebih efektif, efisien, dan berbasis data. Sehingga mendukung pencapaian target penerimaan negara tanpa menimbulkan hambatan berlebihan bagi pelaku usaha.
Reputasi yang baik juga di harapkan dapat meningkatkan citra Indonesia di mata investor asing. Investor cenderung lebih nyaman menanamkan modal di negara dengan sistem perpajakan dan kepabeanan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Dengan perbaikan reputasi DJP dan Bea Cukai, Purbaya berharap akan tercipta efek domino positif. Mulai dari meningkatnya kepatuhan pajak, optimalisasi penerimaan negara, hingga pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil.
Namun, Purbaya menyadari bahwa perbaikan reputasi tidak bisa di lakukan dalam semalam. Di butuhkan kesabaran, konsistensi, dan keterlibatan seluruh stakeholder. Termasuk pemerintah, aparat pengawas internal, pelaku usaha, dan masyarakat. “Kami ingin membangun DJP dan Bea Cukai yang modern, profesional, dan terpercaya. Ini perjalanan panjang, tetapi kami yakin perubahan nyata akan terasa dalam beberapa tahun ke depan,” tambahnya.
Kesimpulan
Keseriusan pemerintah melalui Purbaya ini menjadi sinyal positif bagi publik dan dunia usaha bahwa reformasi birokrasi di sektor fiskal bukan sekadar retorika. Dengan komitmen kuat, langkah digitalisasi, penguatan integritas pegawai. Serta pendekatan berbasis risiko, reputasi Bea Cukai dan DJP di harapkan dapat kembali pulih. Sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
